Hasrul Hasan

Jakarta — Sebagian besar siaran TV berjaringan nasional di wilayah layanan pulau Jawa, terkecuali Net TV, pada 21 Juli lalu dipastikan telah bersiaran digital atau ASO (analog switch off). Jika tidak ada aral melintang, paling lambat pada 31 Juli mendatang, seluruh siaran TV di Indonesia telah bersiaran digital alias ASO secara nasional. Ini menjadi kado istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 78.

Rencana ini sejalan dengan keinginan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar ASO di seluruh Indonesia rampung di akhir Juli ini. “Kami menginginkan ASO ini bisa sepenuhnya selesai pada 30 Juli. Karena ini amanat dari undang-undang dan juga tuntutan zaman. Jadi pada tanggal 12 Agustus mendatang bersamaan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, ASO secara nasional dideklarasikan,” ujar Anggota KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, Sabtu (22/7/2023).

Jika proses ASO telah selesai menyeluruh, langkah berikutnya melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya di lapangan. Hasrul mengusulkan agar kedua proses tersebut dikerjakan langsung oleh Kementerian Kominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika).

“Proses evaluasi dan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh stasiun TV telah ASO dan masyarakat telah mendapatkan siaran TV digital tanpa kendala. Mereka telah menerima semua manfaat dari siaran tersebut yakni  bersih gambar, jernih suaranya dan canggih teknologinya,” papar Koordinator bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P) KPI Pusat ini.

KPI juga mendorong seluruh lembaga penyiaran khususnya televisi berita untuk bersiaran di wilayah layanan 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). “Sehingga masyarakat yang keberadaannya jauh atau terluar juga bisa menikmati siaran digital free to air (gratis),” tambah Hasrul Hasan.

Ditambahkannya, KPI bersama Kemenkominfo dan lembaga penyiaran, baik TVRI maupun swasta, telah melakukan rapat koordinasi untuk penyelenggara penyiaran jasa penyiaran televisi dan penyelenggara multipleksing di tiga daerah tersebut. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024, seluruh stasiun TV yang ingin menyelenggarakan kegiatan penyiaran di wilayah 3T dapat berkoordinasi dengan penyelenggara multipleksing terkait di wilayah layanan yang diminati.

“Diharapkan siaran berita di daerah 3T sudah dapat dinikmati masyarakat di wilayah tersebut paling lambat pada acara Harsiarnas tanggal 12 Agustus 2023 saat declare ASO Nasional,” tutup Muhammad Hasrul Hasan. ***

Pengumuman ini telah disampaikan pada Selasa (24/1/2023).

"Alhamdulillah bisa lolos bersama sembilan orang lainnya. Sekarang sisa menunggu penetapan di paripurna," ujar Hasrul Hasan saat dihubungi Tribun-Timur.com.

Lantas, siapa Muhammad Hasrul Hasan?

Muhammad Hasrul Hasan lahir di Makassar, 22 Desember 1983. Hasrul Hasan merupakan lulusan Magister dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

Memulai karier di tahun 2005, Muh Hasrul Hasan menjadi reporter di Berita Kota Makassar. Kemudian, Hasrul Hasan melanjutkan karir di Global TV di tahun 2007.

Tiga tahun berselang, dirinya menjadi produser sekaligus reporter daerah SUN TV Makassar. Di 2010, Lulusan Unismuh ini menjadi manager teknik dan produksi di Celebes TV.

Pengalamannya di dunia jurnalistik membuat ia mendirikan Inspirasi Rumah Kayu (IRK) Production di 2014.

Tahun 2017, Hasrul Hasan menjadi komisioner sekaligus koordinator bidang PS2P KPID Sulsel periode 2017-2020.

Saat ini, ia menjabat sebagai ketua KPID Sulsel tahun 2020 hingga sekarang.

Hasrul Hasan juga memiliki segudang pengalaman organisasi. Hasrul Hasan pernah menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2006-2012

Setelahnya, ia menjabat sebagai sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) tahun 2012-2017. Dari tahun 2020 hingga sekarang, Hasrul Hasan menjadi ketua Aliansi Jurnalis Video Prov Sulsel. 

Dirinya juga pernah menjabat ketua Saka Bhayangkara Cabang Makassar tahun 2000-2001.(*)

Penetapan Hasrul diputuskan dalam rapat internal Komisi I DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I, Meutia Hafid.

“Komisk I DPR RI menetapkan sembilan anggota KPI RI periode 2023-2026 secara musyawarah mufakat,” kata Meutia.

Selain Hasrul, delapan komisioner terpilih KPI lainnya adalah Aisyah, Amin Shabana, Evri Rizki, I Made Sunarsah, Mimah Susanto, Muhammad Resa, Tulus Santoso, dan Ubaidillah.

Hasrul saat ini menjabat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan. Di KPID Sulsel, Hasrul sudah dua periode mengawasi penyiaran di Sulsel.

Sebelum menjadi Komisioner KPID, magister manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar ini lama berkarier sebagai jurnalis.

Kariernya diawali saat bergabung di Harian Berita Kota Makassar. Ia lalu banting setir ke lembaga penyiaran Global TV sebelum bergabung di Celebes TV.

Nama-nama ini dipilih dari 27 calon yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR pada 18-19 Januari 2023.

"Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap ke-27 calon pada tanggal 18-19 Januari 2023, komisi I DPR melakukan rapat interen pada hari ini untuk memutuskan 9 calon anggota KPI pusat periode 2022-2025 berdasarkan musyawarah untuk mufakat," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Menurut Meutya, dari 9 nama yang dipilih tersebut, 3 orang di antaranya merupakan petahana KPI Pusat dari periode 2019-2022 (Mohamamd Reza dan Mimah Susanti) dan periode 2016-2019 (Ubaidillah).

"Petahana dua orang, kalau petahana langsung dua orang, ada yang sebelumnya pernah menjadi petahana. Jadi ada 3 kalau dihitung dari periode sebelumnya," terangnya.

Meutya menjelaskan, Komisi I DPR dalam memilih telah mempertimbangkan integritas dan profesionalitas dalam penyampaian visi misi mereka yang kemudian didalami oleh Komisi I DPR.

"Kami tidak melihat dari background industrinya tapi ini mewakili juga perwakilan dari berbagai pihak termasuk industri, akademisi, dan lain-lain," tegas Meutya.

Adapun calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 yang telah dipilih oleh Komisi I secara musyawarah untuk mufakat sesuai urutan abjad adalah sebagai berikut:

1. Aliyah

2. Amin Sanana

3. Evri Rizqi Monarshi

4. I Made Sunarsa

5. Mimah Susanti

6. Mohammad Reza

7. Muhammad Hasrul Hasan

8. Tulus Santoso

9. Ubaidillah

Komisi I DPR juga menyampaikan cadangan Komisioner KPI periode 2022-2205

1. Mulyo Hadi Purnomo

2. Tantri Relatami

3. Cecep Suryadi

4. Ida Fitri Halili

5. Gustav Aulia

6. Bondan Kartiko

"Terhadap 9 calon anggota KPI Pusat Periode 2022-2205 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI, selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan pada rapat Bamus untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI," tandasnya. (okezone.com)